Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part IV -- The Ethics of Citizenship

(... Sambungan) Bila dirujuk lebih dalam, pertentangan antara kapitalisme dan demokrasi muncul akibat adanya dua kepribadian berbeda dalam individu manusia. Di satu sisi, manusia berperilaku sebagai makhluk ekonomi (sebagai konsumen atau investor) yang ingin memaksimasi keuntungannya, sementara di sisi lain, manusia bertindak sebagai makhluk sosial, bertindak sebagai seorang warga negara yang menginginkan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Untuk sisi kedua dari manusia tersebut, konsep citizenship sangat berperan penting. Dalam pelaksanaan kehidupan di Indonesia, bila dibandingkan dengan kiblat demokrasi dan kapitalisme, yakni Amerika Serikat, pengetahuan akan konsep citizenship ini yang masih sangat kurang. Kekurangan yang ada akhirnya berujung pada pelaksanaan demokrasi yang tidak pada tempatnya. Tidak hanya pada elit, masyarakat awam juga begitu. Apa yang terjadi mengingatkan pada sebuah teori dalam ekonomi mengenai "Collective Action". Sebenarnya kelompok kapitalisme yang diwakili oleh pengusaha besar hanya kelompok kecil bila dibandingkan dengan kelompok lain yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Selain karena kekuatan modal yang dimiliki, kedigdayaan kelompok kapitalisme terjadi karena ketidakmampuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok lain yang dirugikan. Misalkan: karena si A atau B hanya merasa dirugikan sedikit akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengeluarkan suaranya. Akhirnya yang angkat suara hanya kelompok yang paling dirugikan saja, yang mana tentu jumlahnya lebih sedikit. Atau ini bisa terjadi karena si A dan B punya tujuan yang sama, tetapi sedikit berbeda dalam soal detail. Apapun itu, pada intinya mengumpulkan kelompok besar ini tentu jauh lebih sulit ketimbang kelompok kecil pengusaha. Dan ini semakin diperparah ketika tiap-tiap warga negara tidak mengerti hak-hak untuk memperjuangkan suaranya. Untuk itu, dalam kasus Indonesia, perlu kiranya memperdalam lagi pemahaman soal konsep citizenship yang sepertinya sudah mulai luntur. Bila di masa Orde Baru kita punya P4, di masa Orde Reformasi kita punya apa untuk menegaskan lagi pentingnya konsep citizenship? Dan perlu ditekankan, pelaksanaan pemahaman dilakukan jangan dengan pemaksaan. Namun ketika usulan itu diajukan, akan muncul lagi sanggahan "Susah untuk mikirin yang begituan. Cari makan saja susah." Ketika pendapat itu muncul, kita masuk pada apa yang diungkapkan Boediono dalam pidato guru besarnya. Jangan-jangan kita memang baru bisa masuk demokrasi ketika telah mencapai tingkat pendapatan kapita tertentu. Sampai itu terjadi, biarkan kapitalisme merajalela. Pendapat itupun juga sangat bisa diperdebatkan. Ketika tingkat ini telah dicapai, pertanyaan baru akan muncul. Ketika kapitalisme telah merajalela, bagaimana cara demokrasi lepas dari cengkramannya? Jangan-jangan kita sedang terjebak dalam sebuah lingkaran setan antara kapitalisme dan demokrasi. Kita membutuhkan seorang seperti Barack Obama untuk memutusnya. Atau bahkan mungkin kita butuh yang 100x lebih baik dari Barack Obama. Syahrir Research Maret 2008

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part III -- Kapitalisme vs Demokrasi Di Indonesia

(... Sambungan) Setali tiga uang, hubungan yang sama antara kapitalisme dan demokrasi terjadi di Indonesia. Selepas Orde Baru, demokrasi di Indonesia tumbuh dengan begitu pesat. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004 merupakan bukti nyata di mata internasional kesuksesan demokrasi di Indonesia. Di mata internasional, Indonesia adalah negara paling demokrasi di Asia Tenggara. Kendati kemajuan pesat demokrasi telah dicapai, tetapi dalam tataran pelaksanaan masih jauh api dari panggang. Memang untuk mencapai demokrasi yang sempurna adalah suatu utopia, tetapi gambaran kapitalisme yang menggerogoti demokrasi sangat nyata terjadi di Indonesia. Jeffrey Winters dalam bukunya Power in Motion menggambarkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi yang kehilangan hakikatnya karena tidak lagi merepresentasikan suara-suara rakyat, namun hanya merepresentasikan kelompok-kelompok yang tergabung dalam yang disebut Winters sebagai institusi ekonomi, baik lokal maupun internasional. Hubungan kapitalisme dan demokrasi ini terlihat dalam berbagai kasus yang terjadi belakangan di Indonesia. Salah satunya adalah keputusan DPR yang menyatakan bencana lumpur Lapindo adalah bencana alam, meski DPR menyatakan bahwa kewenangan tetap ada di tangan pemerintah. Apapun itu, keputusan DPR jelas memberikan pengaruh pada keputusan pemerintah dan persepsi yang muncul di publik. Keputusan DPR menegasikan banyak pendapat pakar yang menyatakan bencana ini bisa dicegah bila pelaksanaan pengeboran dilakukan dengan tepat. Selain itu, keputusan ini juga menegasikan kepentingan banyak masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Kemana keputusan ini menguntungkan, tentu kita semua tahu jawabnya. Sedikit ke belakang, kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan kemarin juga menunjukkan hal yang sama. Kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng atau penghapusan bea impor beberapa produk makanan menguntungkan pengusaha-pengusaha, sementara efeknya terhadap rakyat belum jelas. Lebih jauh, kemampuan demokrasi untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan juga tidak terlihat. Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, laporan World Bank menunjukkan pertumbuhan yang terjadi sejak Orde Reformasi lebih condong pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dan data pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang baru dirilis oleh BPS bulan ini mengamininya. Bila diperhatikan, tingkat pertumbuhan sebesar 6,3% (tertinggi sejak masa krisis), didorong oleh pertumbuhan yang pesat pada sektor pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, dan keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Melihat ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 didominasi oleh sektor-sektor tersier, yang ditopang oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor, telepon seluler, property, dan sektor keuangan. Kesemuanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Beberapa gambaran diatas menunjukkan betapa agresivitas kapitalisme tidak mampu diimbangi oleh pelaksanaan demokrasi di negara kita. Pencapaian demokrasi di Indonesia masih panjang, penuh rintangan, serta penuh onak dan duri. (Bersambung ...)

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part II -- Kapitalisme vs Demokrasi

(... Sambungan) Dalam menjelaskan hubungan antara kapitalisme dan demokrasi banyak pendapat yang menganggap bahwa antara kapitalisme dan demokrasi tidaklah compatible. Salah satunya yang sungguh menarik adalah bila kita menyimak analogi yang digunakan Robert Dahl mengenai keduanya. Robert Dahl menganalogikan kapitalisme dan demokrasi dengan dua orang yang diikat oleh sebuah pernikahan yang dipenuhi oleh konflik dan bisa bertahan hanya karena masing-masing pihak tidak ada yang ingin melepaskan diri satu sama lain. Lebih jauh, Robert Dahl menganggap kapitalisme memberikan efek yang buruk pada demokrasi. Sementara itu, ekonom liberal Lester C. Thurow melihatnya per definisi. Dia menganggap bahwa demokrasi dan kapitalisme memiliki perbedaan pandangan pada soal distribusi kekuasaan. Demokrasi percaya pada pentingnya distribusi kekuatan politik yang sama, atau populer dengan istilah "one man one vote", sementara kapitalisme percaya pada "survival of the fittest", dimana tugas dari ekonomi untuk men-drive out pemain yang tidak efisien dari gelanggang ekonomi alias pasar. Lester C. Thurow bahkan mengatakan bahwa kapitalisme cocok dengan perbudakan, dan demokrasi tentu tidak. Senada dengan Lester C. Thurow, R. C. Longworth (seorang koresponden Chicago Tribune) menyatakan bahwa demokrasi berlandaskan pada keadilan dan persamaan, sementara kapitalisme berprioritas pada ketidaksamaan return (imbal hasil), profit, dan efisiensi pada produksi serta distribusi. Sehingga keduanya tidak incompatible. Bila diperhatikan, apa yang diungkapkan mereka yang tidak setuju pada kecocokan antara kapitalisme dan demokrasi tidak salah. Apalagi melihat ada kasus China atau mungkin Rusia. Jadi, apakah kapitalisme dan demokrasi bisa disimpulkan "incompatible"? Jawabannya tidak. Bagi saya, pendapat terbaik muncul dalam buku Supercapitalism dari Robert Reich (mantan Secretary of Labor Amerika Serikat dan professor di Universitas of California at Berkeley) dimana meski dia tetap berada pada standpoint kapitalisme dan demokrasi adalah pasangan yang diciptakan di surga, tetapi dia mengakui ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hubungan keduanya. Dan dia menggambarkannya dengan sangat baik. Kapitalisme dan demokrasi diibaratkan ying dan yang. Kapitalisme bagai sisi hitamnya dan demokrasi menjadi sisi putihnya. Sejak dulu, tugas dari kapitalisme hanya satu, yakni memperbesar kue pie. Dan untuk mencapai itu, kapitalisme berperilaku sangat agresif dan tidak mengenal moral ataupun belas kasihan. Benar apa yang diungkapkan oleh Lester C. Thurow, dalam kapitalisme, hukum rimba yang berlaku. Jadi ketika banyak yang memprotes efek negatif kapitalisme pada ketimpangan pendapatan atau lingkungan, atau lebih jauh menuntut perusahaan-perusahaan untuk menerapkan semisal Corporate Social Responsibility (CSR), protes-protes itu tidak pada tempatnya. Karena memang bukan itu tugas dari kapitalisme. Di sini pentingnya peranan dari demokrasi. Sebagai sisi putih, tugas dari demokrasi adalah mengerem agresivitas dari kapitalisme. Dalam sistem politik demokrasi, tiap individu punya hak untuk menyuarakan kepentingannya, dan dalam hal ini termasuk misalkan kaum buruh, kelompok miskin, atau para pecinta lingkungan. Ketika demokrasi berjalan dengan semestinya, kelompok-kelompok ini bisa diakomodasi dalam proses politik yang ada, sedemikian hingga akan tercipta suatu regulasi atau kebijakan yang mampu meredam agresivitas kapitalisme. Ketika kapitalisme bertugas memperbesar kue pie, maka tugas dari demokrasi untuk membagi pie yang membesar tersebut menjadi sama rata. Namun yang terjadi sekarang, termasuk di Amerika Serikat (negara dengan sistem demokrasi terbaik), demokrasi dimana seharusnya tiap individu, tiap kelompok memiliki distribusi kekuatan yang sama tidak tercipta. Ada satu kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar, yakni para perusahaan besar - lambang dari kapitalisme. Demokrasi sebagai kekuatan putih tidak mampu menempatkan posisinya setara dengan kekuatan hitam kapitalisme. Akhirnya kapitalisme menggerogoti demokrasi, kapitalisme membunuh demokrasi dengan perlahan-lahan. Di poin inilah, kenapa akhirnya kadang otoritarianisme menjadi tampak lebih baik dibanding demokrasi. Padahal, di China misalnya, ternyata di balik kemajuan ekonomi yang dicapai, banyak sisi gelap yang muncul. Melihat itu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah bagaimana menempatkan demokrasi pada posisi yang setara dengan kapitalisme. Dengan begitu, keseimbangan ying dan yang akan tercipta dan semua kebaikan akan tercipta, persis seperti apa yang diungkapkan oleh falsafah kuno di China. Dan ini yang coba dilakukan Barack Obama dalam usahanya menduduki posisi tertinggi di Amerika Serikat. Lalu pertanyaannya, bagaimana di Indonesia? (Bersambung ...)

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part I -- Pendahuluan

Fenomena Barack Obama dalam Pemilu AS menarik banyak perhatian bukan hanya di AS, tetapi juga di seluruh dunia. Tren kemenangan yang mengejutkan dan pidato yang penuh inspirasi dari Barack Obama menjadi berita utama dari berbagai media dunia. Namun di balik tren kemenangan yang mengejutkan dan pidatonya yang penuh inspirasi itu, ada satu isu penting muncul dalam misi yang dibawa oleh Barack Obama. Dalam setiap pidatonya, Barack Obama selalu mengungkapkan bagaimana posisi kontra-nya terhadap apa yang disebut dengan kaum "lobbyist". Dia menganggap kebijakan-kebijakan Washington - Gedung Putih - banyak dipengaruhi oleh "lobbyist", yang mewakili kepentingan segelintir perusahaan-perusahaan besar dan menegasikan banyak suara publik lainnya - suara dari masyarakat biasa. Dengan menekankan bahwa dana kampanyenya tidak ada yang berasal dari kaum "lobbyist", Barack Obama mencoba meyakinkan pemilih AS bahwa pada pemerintahannya nanti (jika dia jadi presiden), suara-suara publik yang akan berpengaruh terhadap kebijakannya, bukan hanya suara dari perusahaan-perusahaan besar. Apa yang coba diungkapkan oleh Barack Obama ini mengingatkan pada sebuah perdebatan lama, tetapi semakin relevan, yakni bagaimana hubungan antara kapitalisme dan demokrasi. Perusahaan besar merupakan lambang dari kapitalisme, sementara bagaimana suara publik didengarkan adalah gambaran dari demokrasi. Bagaimana hubungan antara keduanya? Apakah keduanya "incompatible", berbeda dengan keyakinan dan pandangan yang selama ini diangkat ke permukaan? Dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Pertanyaan tersebut akan coba dilihat dalam sebuah esai singkat ini. (Bersambung ...)

PR Besar Pemerintahan SBY-JK untuk 2008 Part III: Catatan Akhir

(... Sambungan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu melontarkan keyakinan akan menurunnya tingkat kemiskinan bila tingkat pertumbuhan terus meningkat. Apa yang diungkapkan oleh JK tidaklah salah. Secara teori, adanya pertumbuhan ekonomi akan memperbesar bagian kue ekonomi semua pihak, termasuk si miskin, sehingga pendapatannya akan meningkat. Ini didukung data historis, dimana sepanjang masa pemerintahan Soeharto, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus menerus mampu secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun dalam menyikapi permasalahan ini kita harus hati-hati. Kendati, baik secara teori maupun historis, pernyataan JK benar adanya, tetapi semenjak krisis telah terjadi perubahan pola hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, semenjak krisis 1998, kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak lagi pro pada si miskin. Tingkat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh si kaya. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa semata-mata berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pro pada si miskin. Dalam teori ekonomi, mekanisme pasar adalah mekanisme yang terbaik dalam penentuan alokasi sumber daya. Namun, dalam kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satu permasalahan utamanya adalah masyarakat miskin tidak memiliki akses kepada pasar dan masyarakat miskin tidak punya "kemampuan" (baik materi atau non-materi) untuk ikut bermain dalam pasar. Melihat kondisi itu, ada dua hal penting yang harus pemerintah lakukan dalam mengatasi kemiskinan, selain tetap memelihara stabilitas makroekonomi, yakni meningkatkan kapabilitas si miskin dan meningkatkan akses si miskin ke pasar. Bagaimana cara melakukannya? Usaha lebih dalam hal pendidikan, peningkatan produktivitas pertanian (mayoritas masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian), pemberian kredit bagi si miskin yang lebih intensif dan ekstensif, peningkatan infrastruktur, atau perluasan kesempatan kerja bisa menjadi jawaban. Tugas utama dari pemerintah adalah melayani kepentingan publik, termasuk di dalamnya adalah orang miskin. Pencapaian ekonomi saat ini tidak akan banyak artinya bila masih begitu banyak rakyat kita yang berada di bawah tingkat kemiskinan. Untuk itu, di sisa kurang dari 2 tahun pemerintahannya, pemerintahan SBY-JK harus melakukan upaya keras untuk mengatasi masalah kemiskinan. Syahrir Research Desember 2007

PR Besar Pemerintahan SBY-JK untuk 2008 Part III: Non-Income Poverty

(... Sambungan) Kemiskinan non-pendapatan erat kaitannya dengan dimensi-dimensi kemanusiaan, seperti: kebutuhan konsumsi yang mendasar, pendidikan, kesehatan, akses ke infrastruktur dasar. Kemiskinan non-pendapatan berkorelasi langsung dengan output sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu negara. Salah satu indikator umum yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan non-pendapatan adalah tingkat Human Development Index (HDI). Pada publikasi terakhir yang dirilis oleh UNDP, Indonesia berada pada peringkat 107, lebih rendah dibanding Vietnam, Filipina, apalagi Malaysia, Thailand, atau Singapura. Tingkat kemiskinan non-pendapatan juga erat dengan tujuan-tujuan yang ada pada Millenium Development Goals (MDGs). Untuk Indonesia, kendati telah terdapat kemajuan pada jumlah yang masuk pendidikan dasar (SD), jangkauan kesehatan, dan penurunan kematian anak, tetapi pada indikator-indikator lain masih jauh tertinggal, seperti dilansir oleh World Bank sebagai berikut: 52% dari orang miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih. 44% dari orang miskin tidak memilik sarana sanitasi yang layak. 80% orang miskin di desa dan 59% orang miskin di kota tidak memiliki akses terhadap septic tank. Tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (307 per 100.000). Angka ini tiga kali lebih tinggi dibanding Vietnam dan enam kali lebih tinggi dibanding China dan Malaysia. Hanya 72% kelahiran yang ditemani oleh tenaga ahli, seperti bidan atau dokter. HIV/AIDS menjalar dengan cepat di seluruh daerah. Adanya ketimpangan antara daerah satu dengan lain yang begitu besar, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Tingkat malnutrisi yang tinggi dan terus meningkat: 25% balita mengalami malnutrisi di Indonesia. Kendati jumlah yang masuk SD terus meningkat, tetapi transisi dari SD ke SMP masih mengalami masalah Melihat kondisi ini, tentu PR pemerintah bertambah besar dibanding dengan hanya mengatasi kemiskinan berdasarkan pendapatan. Masalah-masalah kemiskinan non-pendapatan sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup si miskin dan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia. (Bersambung ...)

PR Besar Pemerintahan SBY-JK untuk 2008 Part II: Income Poverty

(... Sambungan) Kita masih ingat perdebatan mengenai berapa sebenarnya jumlah penduduk miskin Indonesia, terutama dipicu oleh iklan kemiskinan Wiranto yang kemudian dikritik keras oleh Presiden SBY yang menganggap telah ada perbaikan pada kemiskinan selama masa pemerintahannya. Wiranto berpegang pada data World Bank yang menyatakan ada 49% penduduk miskin di Indonesia, sementara Presiden SBY mengacu pada angka yang dirilis oleh BPS, yakni sebesar 16,58%, dimana baik angka yang digunakan World Bank ataupun BPS, keduanya berbasiskan pada pendapatan. World Bank menetapkan garis kemiskinan setara US$ PPP 2 per hari, sementara BPS setara nilai kebutuhan minimum makanan (2100 kalori) yang setara dengan Rp 166.697 per bulan atau bila menggunakan standar yang sama dengan World Bank, maka nilainya sekitar US$ PPP 1,55 per hari. Terlepas dari siapa yang benar - keduanya sama-sama benar -, ada tiga poin yang dilupakan oleh Presiden SBY ketika mengkritik Wiranto. Pertama, angka 16,58% tingkat kemiskinan setara dengan 37,17 juta orang. Tentu itu bukan angka yang kecil. Dua, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Megawati, tingkat kemiskinan yang sebesar 16,58% tidaklah berbeda jauh (di masa Megawati tingkat kemiskinan 16,60%), bahkan jumlah nominal di masa Megawati lebih kecil, yakni 36,10 juta orang miskin. Ketiga, melihat perbandingan data World Bank dengan BPS, kendati misal kita tetap berpegang pada data BPS untuk penentuan berapa tingkat kemiskinan, jumlah masyarakat yang dekat dengan kemiskinan (near-poor) sangat besar, sekitar 32,3%. Dan perbedaan poor dan near poor sangatlah tipis. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi PR besar bagi pemerintah Presiden SBY. (Bersambung ...)

PR Besar Pemerintahan SBY-JK Tahun 2008 Part I: Pendahuluan

Di tahun 2007, untuk pertama kalinya sejak krisis 1998, angka pertumbuhan ekonomi hampir pasti akan mencapai diatas 6%. Selain itu, angka inflasi juga stabil pada kisaran 6,5%, sesuai dengan target pemerintah maupun BI. Sementara itu, kinerja ekspor yang bagus di 2006 terus berlanjut pada tahun 2007. Kinerja ekspor yang kuat, selain menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, juga menyebabkan meningkatnya cadangan devisa Indonesia hingga mendekati US$ 55 miliar. Dilihat dari sisi investasi, kendati masih lambat peningkatannya, tetapi perlahan-lahan mulai ada perbaikan. Membaiknya sisi investasi dapat dilihat pada share-nya terhadap PDB yang terus meningkat. Angka realisasi investasi yang dirilis oleh BKPM juga mendukung fakta mulai membaiknya sisi investasi. Angka BKPM menunjukkan besarnya realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 91,8 triliun atau US$ 10,2 miliar hingga 15 Desember 2007. Angka ini meningkat 170% dibanding tahun 2006 dan merupakan yang tertinggi sejak 1967. Hal yang tidak berbeda juga terlihat pada sisi moneter dan keuangan, BI-Rate terus mengalami penurunan, hingga saat ini besarnya 8% saja. Penurunan BI-Rate yang juga direspon dengan penurunan tingkat suku bunga deposito dan kredit ini, perlahan-lahan mulai memperbaiki kinerja kredit perbankan. Sementara itu, nilai tukar Rupiah stabil, kendati dibanding awal tahun, Rupiah mengalami pelemahan terhadap Dollar Amerika. Di sisi lain, pasar modal benar-benar melejit sepanjang tahun 2007, walaupun sempat didera guncangan finansial global akibat krisis Subprime Mortgage. Fakta-fakta di atas menunjukkan bagaimana perekonomian Indonesia berada pada track yang benar dan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, di balik segala kesuksesan ekonomi yang telah dicapai hingga tahun 2007 ini, ada satu masalah besar di negara ini yang menuntut perhatian lebih dari semua kalangan, yakni pada masalah kemiskinan. Kemiskinan disini bukan hanya kemiskinan pendapatan (income poverty) yang selama ini banyak dibicarakan orang, tetapi juga kemiskinan non-pendapatan (non-income povery). Sisi kemiskinan yang satu ini jarang diangkat ke permukaan di Indonesia, padahal sisi kemiskinan ini yang lebih memprihatinkan kondisinya. (Bersambung ...)

Krisis Pangan: Lemahnya Program Pertanian Part II

(... Sambungan) Terkait dengan bahan pangan, apa yang terjadi di Indonesia kurang lebih senada dengan apa yang diungkapkan oleh Paul Krugman. Permasalahan yang terjadi pada sektor pertanian, diatasi dengan kebijakan perdagangan. Soal kedelai misalnya. Demi melindungi petani dalam negeri, pemerintah menerapkan kebijakan perdagangan berupa penerapan tarif impor (bea masuk kedelai). Akibatnya, petani dalam negeri tidak mengalami persaingan yang lebih kompetitif sehingga cenderung bermalas-malasan, tidak berinovasi, dan pada ujungnya produktivitas petani juga tidak mengalami peningkatan. Ketika AS memberikan subsidi pada petaninya, permasalahan pun semakin buruk. Dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga murah (bahkan harganya bisa lebih rendah ketika masuk Indonesia), kedelai domestik pun kalah bersaing. Produksi kedelai terus merosot, padahal konsumsi semakin meningkat. Akhirnya impor pun harus dilakukan. Poin yang ingin saya angkat dari ulasan di atas adalah permasalahan utama penyebab naiknya harga kedelai bukan masalah impor, atau yang lain, melainkan rendahnya produktivitas petani. Melihat itu, solusinya tentu bukan dengan memberikan perlindungan berupa tarif impor, melainkan bagaimana meningkatkan produktivitas si petani. Artinya, seharusnya senjata utama dari pemerintah adalah kebijakan pada sektor pertanian. Kita ingat bahwa SBY adalah seorang Doktor di bidang pertanian. Kita ingat pula salah satu program utama SBY adalah peningkatan di sektor pertanian, yang dikenal dengan program revitalisasi pertanian. Namun, hingga hampir 4 tahun pemerintahannya, sektor ini belum mengalami perbaikan berarti. Tampaknya ada masalah dalam program revitalisasi pertanian ini. Melihat kondisi yang ada sekarang, solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah kenaikan harga mau tidak mau adalah dengan tetap melakukan impor. Namun untuk jangka panjang, jika pemerintah memang ingin fokus pada soal pertanian, pemberian subsidi pada sektor ini memainkan peranan penting. Pemberian subsidi pun tidak sembarangan, subsidi yang diberikan haruslah benar-benar mampu meningkatkan produktivitas dari petani. Pemberian subsidi untuk peningkatan inovasi dan teknologi pertanian, saya rasa akan sangat tepat dilakukan. Syahrir Research Januari 2008

Krisis Pangan: Lemahnya Program Pertanian Pemerintah Part I

Biasanya, satu tahun sebelum Pemilu dilakukan, perekonomian suatu negara cenderung akan mengalami peningkatan. Ini dikarenakan Presiden yang berkuasa ingin memberikan kesan yang baik di mata rakyat, supaya dia dapat dipilih kembali. Bagaimana dengan pemerintahan SBY? Sebenarnya, pemerintahan SBY juga melakukan hal yang sama. Salah satu indikasinya adalah peningkatan defisit APBN 2008 yang diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian. Tapi apakah langkah ini cukup untuk membawa SBY terpilih kembali nanti? Bagi rakyat awam dan kebanyakan, angka-angka makro, seperti pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai IHSG atau nilai tukar tidak terlalu penting di mata mereka. Bagi rakyat, besaran angka-angka tersebut tidak memiliki dampak langsung yang besar. Ini berbeda dengan angka-angka inflasi atau secara sederhana masalah kenaikan harga, terutama harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, tepung terigu, atau telur. Bila harga barang-barang meningkat sementara pendapatan tetap, daya beli akan berkurang. Di awal tahun ini, selain masalah resesi AS, masalah kenaikan harga bahan pokok yang sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2006-diawali dengan kenaikan harga beras--semakin mengkhawatirkan. Setelah kenaikan harga beras, lalu minyak goreng kemudian minyak tanah, saat ini kenaikan harga dialami juga oleh kedelai dan tepung terigu. Alhasil produk-produk yang biasa dikonsumsi oleh rakyat, seperti tahu, tempe, mi, kecap, atau roti melonjak tinggi. Dan permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian utama SBY di tahun 2008 ini. Kenaikan harga pada bahan-bahan pokok akan memberikan dampak yang berbeda pada rakyat berdasarkan kelompok pendapatan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hukum Engel bahwa bagi kelompok pendapatan menengah ke atas, kenaikan harga tentu tidak terlalu besar pengaruhnya karena porsi bahan-bahan pokok terutama bahan pangan relatif kecil, berbeda dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah. Akibatnya, kelompok pendapatan menengah ke bawah akan semakin terpuruk dan pada ujungnya bisa meningkatkan tingkat kemiskinan Indonesia yang sudah tinggi. Apa yang salah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan harga-harga bahan pokok, terutama bahan pangan? Bukankah Indonesia adalah negara yang subur? Dalam menjawab pertanyaan itu, saya teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Paul Krugman dalam bukunya mengenai International Trade. Menurutnya, pandangan tentang soal penerapan kebijakan perdagangan kurang lebih sebagai berikut: ‘Kebijakan perdagangan digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perdagangan. Jika permasalahan yang terjadi adalah diluar permasalahan perdagangan, maka kebijakan yang diambil jangan kebijakan perdagangan, tetapi kebijakan yang langsung terkait dengan permasalahan yang ada. Karena bila tidak, distorsi yang terjadi akan lebih besar’. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri X, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah jangan pemberlakuan tarif impor pada komoditi-komoditi industri X, karena kebijakan ini akan menimbulkan kerugian tambahan, yakni mengorbankan konsumen yang seharusnya bisa menikmati harga yang lebih rendah. Kebijakan yang lebih baik diambil adalah pemberian subsidi pada industri X. (Bersambung ...)