Krisis Pangan: Lemahnya Program Pertanian Pemerintah Part I

Biasanya, satu tahun sebelum Pemilu dilakukan, perekonomian suatu negara cenderung akan mengalami peningkatan. Ini dikarenakan Presiden yang berkuasa ingin memberikan kesan yang baik di mata rakyat, supaya dia dapat dipilih kembali. Bagaimana dengan pemerintahan SBY? Sebenarnya, pemerintahan SBY juga melakukan hal yang sama. Salah satu indikasinya adalah peningkatan defisit APBN 2008 yang diharapkan menjadi stimulus bagi perekonomian. Tapi apakah langkah ini cukup untuk membawa SBY terpilih kembali nanti? Bagi rakyat awam dan kebanyakan, angka-angka makro, seperti pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai IHSG atau nilai tukar tidak terlalu penting di mata mereka. Bagi rakyat, besaran angka-angka tersebut tidak memiliki dampak langsung yang besar. Ini berbeda dengan angka-angka inflasi atau secara sederhana masalah kenaikan harga, terutama harga bahan pokok, seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, tepung terigu, atau telur. Bila harga barang-barang meningkat sementara pendapatan tetap, daya beli akan berkurang. Di awal tahun ini, selain masalah resesi AS, masalah kenaikan harga bahan pokok yang sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2006-diawali dengan kenaikan harga beras--semakin mengkhawatirkan. Setelah kenaikan harga beras, lalu minyak goreng kemudian minyak tanah, saat ini kenaikan harga dialami juga oleh kedelai dan tepung terigu. Alhasil produk-produk yang biasa dikonsumsi oleh rakyat, seperti tahu, tempe, mi, kecap, atau roti melonjak tinggi. Dan permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian utama SBY di tahun 2008 ini. Kenaikan harga pada bahan-bahan pokok akan memberikan dampak yang berbeda pada rakyat berdasarkan kelompok pendapatan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Hukum Engel bahwa bagi kelompok pendapatan menengah ke atas, kenaikan harga tentu tidak terlalu besar pengaruhnya karena porsi bahan-bahan pokok terutama bahan pangan relatif kecil, berbeda dengan kelompok pendapatan menengah ke bawah. Akibatnya, kelompok pendapatan menengah ke bawah akan semakin terpuruk dan pada ujungnya bisa meningkatkan tingkat kemiskinan Indonesia yang sudah tinggi. Apa yang salah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan harga-harga bahan pokok, terutama bahan pangan? Bukankah Indonesia adalah negara yang subur? Dalam menjawab pertanyaan itu, saya teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Paul Krugman dalam bukunya mengenai International Trade. Menurutnya, pandangan tentang soal penerapan kebijakan perdagangan kurang lebih sebagai berikut: ‘Kebijakan perdagangan digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perdagangan. Jika permasalahan yang terjadi adalah diluar permasalahan perdagangan, maka kebijakan yang diambil jangan kebijakan perdagangan, tetapi kebijakan yang langsung terkait dengan permasalahan yang ada. Karena bila tidak, distorsi yang terjadi akan lebih besar’. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin meningkatkan penyerapan tenaga kerja pada industri X, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah jangan pemberlakuan tarif impor pada komoditi-komoditi industri X, karena kebijakan ini akan menimbulkan kerugian tambahan, yakni mengorbankan konsumen yang seharusnya bisa menikmati harga yang lebih rendah. Kebijakan yang lebih baik diambil adalah pemberian subsidi pada industri X. (Bersambung ...)