PR Besar Pemerintahan SBY-JK untuk 2008 Part III: Catatan Akhir

(... Sambungan) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa waktu lalu melontarkan keyakinan akan menurunnya tingkat kemiskinan bila tingkat pertumbuhan terus meningkat. Apa yang diungkapkan oleh JK tidaklah salah. Secara teori, adanya pertumbuhan ekonomi akan memperbesar bagian kue ekonomi semua pihak, termasuk si miskin, sehingga pendapatannya akan meningkat. Ini didukung data historis, dimana sepanjang masa pemerintahan Soeharto, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus menerus mampu secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun dalam menyikapi permasalahan ini kita harus hati-hati. Kendati, baik secara teori maupun historis, pernyataan JK benar adanya, tetapi semenjak krisis telah terjadi perubahan pola hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan. Bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, semenjak krisis 1998, kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak lagi pro pada si miskin. Tingkat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh si kaya. Oleh karenanya, pemerintah tidak bisa semata-mata berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pro pada si miskin. Dalam teori ekonomi, mekanisme pasar adalah mekanisme yang terbaik dalam penentuan alokasi sumber daya. Namun, dalam kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satu permasalahan utamanya adalah masyarakat miskin tidak memiliki akses kepada pasar dan masyarakat miskin tidak punya "kemampuan" (baik materi atau non-materi) untuk ikut bermain dalam pasar. Melihat kondisi itu, ada dua hal penting yang harus pemerintah lakukan dalam mengatasi kemiskinan, selain tetap memelihara stabilitas makroekonomi, yakni meningkatkan kapabilitas si miskin dan meningkatkan akses si miskin ke pasar. Bagaimana cara melakukannya? Usaha lebih dalam hal pendidikan, peningkatan produktivitas pertanian (mayoritas masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian), pemberian kredit bagi si miskin yang lebih intensif dan ekstensif, peningkatan infrastruktur, atau perluasan kesempatan kerja bisa menjadi jawaban. Tugas utama dari pemerintah adalah melayani kepentingan publik, termasuk di dalamnya adalah orang miskin. Pencapaian ekonomi saat ini tidak akan banyak artinya bila masih begitu banyak rakyat kita yang berada di bawah tingkat kemiskinan. Untuk itu, di sisa kurang dari 2 tahun pemerintahannya, pemerintahan SBY-JK harus melakukan upaya keras untuk mengatasi masalah kemiskinan. Syahrir Research Desember 2007