PR Besar Pemerintahan SBY-JK untuk 2008 Part II: Income Poverty

(... Sambungan) Kita masih ingat perdebatan mengenai berapa sebenarnya jumlah penduduk miskin Indonesia, terutama dipicu oleh iklan kemiskinan Wiranto yang kemudian dikritik keras oleh Presiden SBY yang menganggap telah ada perbaikan pada kemiskinan selama masa pemerintahannya. Wiranto berpegang pada data World Bank yang menyatakan ada 49% penduduk miskin di Indonesia, sementara Presiden SBY mengacu pada angka yang dirilis oleh BPS, yakni sebesar 16,58%, dimana baik angka yang digunakan World Bank ataupun BPS, keduanya berbasiskan pada pendapatan. World Bank menetapkan garis kemiskinan setara US$ PPP 2 per hari, sementara BPS setara nilai kebutuhan minimum makanan (2100 kalori) yang setara dengan Rp 166.697 per bulan atau bila menggunakan standar yang sama dengan World Bank, maka nilainya sekitar US$ PPP 1,55 per hari. Terlepas dari siapa yang benar - keduanya sama-sama benar -, ada tiga poin yang dilupakan oleh Presiden SBY ketika mengkritik Wiranto. Pertama, angka 16,58% tingkat kemiskinan setara dengan 37,17 juta orang. Tentu itu bukan angka yang kecil. Dua, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Megawati, tingkat kemiskinan yang sebesar 16,58% tidaklah berbeda jauh (di masa Megawati tingkat kemiskinan 16,60%), bahkan jumlah nominal di masa Megawati lebih kecil, yakni 36,10 juta orang miskin. Ketiga, melihat perbandingan data World Bank dengan BPS, kendati misal kita tetap berpegang pada data BPS untuk penentuan berapa tingkat kemiskinan, jumlah masyarakat yang dekat dengan kemiskinan (near-poor) sangat besar, sekitar 32,3%. Dan perbedaan poor dan near poor sangatlah tipis. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi PR besar bagi pemerintah Presiden SBY. (Bersambung ...)