Wajah Seram Inflasi Part III: What Should be Done?

(... Sambungan) Dari penjelasan singkat teori di atas, ada satu poin penting yang tersirat mengenai penanganan inflasi. Satu hal yang sebenarnya sangat dimengerti oleh para pengambil kebijakan, tetapi kondisi yang ada menunjukkan sebaliknya. Poin penting yang dimaksud adalah ekspektasi inflasi. Masih merupakan kelanjutan dari penjelasan teori di atas, peran dari ekspektasi inflasi terlihat sebagai berikut (Mishkin 2008): Pertama, adanya ekpektasi terhadap kebijakan dan kondisi ekonomi di masa depan akan memainkan peran besar dalam menentukan efek dari kebijakan ekonomi yang diambil saat ini. Kedua, kebijakan moneter paling efektif ketika bank sentral teguh pada tujuannya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil melalui kebijakan dan pernyataan yang dikeluarkannya. Dilihat dari kedua poin tersebut, kami memandang bahwa otoritas moneter, yakni BI, telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ini terbukti dengan melihat pada kebijakan yang diambil oleh BI untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunganya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kenapa akhirnya inflasi tetap tinggi dan begitu juga ekspektasi inflasi? Selain memang karena faktor global yang tidak terkendali, ada dua penyebabnya. Otoritas moneter, BI, sebenarnya telah baik dalam menjalankan tugasnya sehingga seharusnya ekspektasi inflasi bisa tetap terjaga. Namun harus diakui kasus yang menimpa BI terkait dengan aliran suap ke DPR dan juga berlarutnya proses pemilihan Gubernur BI mempengaruhi ekpektasi tersebut. Segala kebijakan yang diambil BI akan sia-sia karena adanya faktor-faktor X tersebut. Terlepas dari sisi moneter, yang kami anggap telah maksimal berusaha, terkait dengan masalah inflasi ini, sisi fiskal yang masih menjadi masalah. Tidak berjalannya sektor riil, infrastruktur yang belum baik, misalnya, menyebabkan timbulnya masalah, baik dari sisi demand maupun suplai. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhirnya malah menyebabkan distorsi pada inflasi. Seperti yang pernah dibahas dalam jurnal ini sebagai "Policy Induced Distortion". Kesemuanya berujung pada tingginya inflasi dan rakyat menjadi korbannya. Ketidakmampuan pemerintah itupun berakibat pada ekspektasi inflasi yang tinggi, seperti yang terungkap dalam hasil jajak pendapat Syahrir Research bulan ini. Melihat itu, pemerintah harus segera berbenah. Segera selesaikan masalah pencalonan Gubernur BI dengan memilih calon yang kredibel dan tentunya tidak memicu perdebatan lagi - segi akseptabilitas menjadi poin penting disini. Dengan dipilihnya calon dengan kriteria seperti itu, diharapkan pengaruh-pengaruh faktor X tadi bisa digerus perlahan-lahan. Oleh karenanya, pencalonan Boediono sebagai calon tunggal Gubernur BI adalah langkah yang tepat. Namun, satu hal, seandainya Boediono terpilih menjadi Gubernur BI, independensi bank sentral sedianya harus tetap dijaga. Di sisi lain, pertemuan rutin yang mulai dilakukan oleh pemerintah dan BI juga merupakan sesuatu yang baik. Namun, pemerintah sendiri harus segera melakukan langkah-langkah konkrit terhadap berbagai permasalahan yang selama ini belum juga selesai, terutama kami melihatnya pada masalah infrastruktur. Masalah pada infrastruktur menimbulkan masalah pada akses pasar, meningkatnya ongkos transportasi, lalu kemudian lambatnya distribusi, yang kesemuanya bisa berujung pada masalah inflasi. Hanya satu setengah tahun bersisa pemerintahan SBY-JK. Tentu tidak lucu jika akhirnya pemerintahan SBY-JK jatuh karena aksi turun ke jalan menuntut turunnya harga. Apalagi popularitas SBY sampai saat ini masih belum disaingi oleh tokoh-tokoh lainnya. Atau malah tingginya popularitas ini yang membuat SBY menjadi terlena? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Syahrir Research April 2008

Wajah Seram Inflasi Part II: Kenapa Harus Inflasi?

(... Sambungan) Seperti pernah diungkapkan dalam jurnal ini, di mata masyarakat, inflasi adalah istilah ekonomi paling populer, jauh lebih populer dibandingkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, atau istilah-istilah ekonomi lainnya. Sesuatu yang wajar, mengingat masalah ini yang paling awal bersentuhan langsung dengan segala lapisan masyarakat. Dari tataran teori, pentingnya stabilitas dan rendahnya tingkat inflasi juga sangat ditekankan. Dan itu juga alasan kenapa tugas itu diserahkan pada satu lembaga besar, otoritas moneter seperti BI. Padahal kalau kita berpikir secara singkat, kadang akan muncul pertanyaan, kenapa lembaga sebesar BI tugasnya hanya mengurus inflasi saja? Bukannya itu pemborosan? Tapi tentu jawabannya tidak sesederhana itu. Secara teori maupun pembuktian empirik menunjukkan bahwa stabilitas inflasi dapat memperkuat aktivitas perekonomian (terutama dalam jangka panjang) dengan dua alasan mendasar, tetapi dalam tulisan ini akan dibahas alasan pertama saja, dengan alasan ini yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Adanya inflasi yang rendah bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi. Ini jelas, mengingat inflasi yang rendah berarti daya beli masyarakat akan tinggi. Selain itu, keberadaan inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat dalam melakukan pilihan tabungan dan investasinya (Lucas, 1972; Briault, 1995; Shafir, Diamond, and Tversky, 1997), seperti diungkapkan juga oleh Mishkin (2008). Kenapa bisa begitu? Inflasi yang tinggi akan lebih menimbulkan ketidakpastian akan harga di mata masyarakat dan ketidakpastian ini akan mendistorsi keputusan masyarakat. Misal: seharusnya A akan optimal ketika melakukan investasi di misalkan sektor C, tapi A akhirnya memilih untuk berdiam diri dulu karena tingginya angka inflasi. Akibatnya terjadi realokasi sumber daya yang tidak efisien. Lebih jauh, keberadaan inflasi bisa mempengaruhi kegiatan produksi. Dalam sebuah penelitiannya Briault (1995) menunjukkan adanya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan produktivitas di UK dan US. Ketika inflasi meningkat, produktivitas akan menurun. Tapi penjelasan di atas tentu bisa dikatakan masih dalam tataran text-book belaka. Padahal bila kita melihat dalam dunia nyata, pentingnya inflasi bisa jadi lebih besar. Bila kita coba lihat perjalanan sejarah Indonesia, ada dua cerita yang bisa menjadi contoh. Kasus Tritura dan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Pada dua cerita tersebut, gerakan mahasiswa muncul dengan begitu dahsyat dengan salah satu pemicu dan tuntutannya adalah turunkan harga. Kedua pengalaman tersebut menjadi bukti nyata dan sahih pentingya inflasi. Inflasi mampu menjatuhkan pemimpin nomor satu negara ini. Melihat ini, sudah sewajarnya Pemerintah SBY-JK perlu was-was dalam menyikapi kenaikan harga yang terjadi saat-saat ini. Apalagi bila second round effect seperti dibahas pada tataran teori di atas telah terjadi. Target tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, ataupun kemiskinan bisa jauh panggang dari api bila inflasi tidak berhasil dikendalikan. Dan perlu diingat, aksi-aksi mahasiswa mengangkat permasalahan inflasi ini perlahan-lahan mulai muncul. (Bersambung ...)

Wajah Seram Inflasi Part I: Pendahuluan

Dalam sebuah kelas Makroekonomi, seorang mahasiswa S1 bertanya pada dosennya "Mungkin gak bu, pertumbuhan yang tinggi dicapai bersamaan dengan inflasi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah?" Pertanyaan tersebut ditanggapi dengan antusias oleh sang dosen dan saking antusiasnya sang dosen berencana memasukkan pertanyaan itu ke dalam soal ujian. Tentu antusiasme sang dosen bukan sekadar antusiasme tanpa arti. Kendati terlihat sederhana, substansi pertanyaan tersebut sangat penting dalam ilmu ekonomi dan lebih jauh, dalam konteks praktek penerapan kebijakan ekonomi di suatu negara. Dalam ilmu ekonomi, ada tiga indikator utama makroekonomi, yakni pertumbuhan, inflasi, dan tingkat pengangguran. Dan dalam suatu negara, ketiganya ingin dicapai sebaik mungkin, dalam artian tingkat pertumbuhan setinggi-setingginya, inflasi yang rendah dan stabil, serta tingkat pengangguran yang sangat rendah. Namun kendati tidak sepenuhnya mustahil, dalam jangka pendek, mencapai ketiganya sangat sulit. Ketika ingin pertumbuhan tinggi, inflasi terancam meningkat. Atau di sisi lain, ketika ingin inflasi rendah, tingkat pengangguran yang rendah akan lebih sulit dicapai, seperti yang tergambar dalam apa yang disebut "Kurva Philips". Melihat itu, dalam mengambil kebijakan dan target ekonominya, suatu negara harus cermat dan hati-hati dalam memutuskan indikator apa yang menjadi prioritas utama. Apakah inflasi, apakah pertumbuhan, atau apakah tingkat pengangguran? Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada pengambilan kebijakan yang diambil di AS sekarang. Di tengah ancaman resesi, The Fed -- yang notabene tugasnya adalah menjaga kestabilan tingkat harga -- memutuskan untuk lebih mengutamakan peningkatan aktivitas perekonomian, demi mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengorbankan ancaman inflasi. Ini ditunjukkan dengan kebijakan pemotongan bunga yang sangat agresif. Belum lagi ditambah dengan stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu mendorong sisi demand, seperti meningkatkan pengeluaran masyarakat, meski di sisi lain akan memicu peningkatan harga. Namun, lain di AS, lain pula di Indonesia. Saat ini Indonesia bisa dikatakan masih membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Begitu juga terkait dengan tingkat pengangguran. Masih tingginya angka pengangguran tentu perlu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Namun, untuk saat ini, sudah seharusnya kedua indikator tersebut tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Inflasi yang harus menjadi perhatian utama. Tingginya angka inflasi dalam tiga bulan pertama 2008 menjadi alasan di balik itu. Bahkan di bulan Maret ini, bulan yang secara tren adalah bulan dengan inflasi yang rendah, angkanya mencapai 0,95%, jauh lebih tinggi dibanding bulan Februari yang 0,65%. Tingginya inflasi bulan Maret juga ditandai dengan angka inflasi year on year yang mencapai 8%. Angka yang sudah lama tidak dicapai sejak Oktober 2006. Fakta ini menunjukkan betapa mengkhawatirkan masalah inflasi ini. Melihat itu, tentu menarik untuk membedah permasalahan inflasi. Apalagi di saat ini, BI, sang pengawal utama inflasi, juga mengalami gonjang-ganjing yang sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap proses pengendalian dan pengelolaan inflasi. (Bersambung ...)

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part IV -- The Ethics of Citizenship

(... Sambungan) Bila dirujuk lebih dalam, pertentangan antara kapitalisme dan demokrasi muncul akibat adanya dua kepribadian berbeda dalam individu manusia. Di satu sisi, manusia berperilaku sebagai makhluk ekonomi (sebagai konsumen atau investor) yang ingin memaksimasi keuntungannya, sementara di sisi lain, manusia bertindak sebagai makhluk sosial, bertindak sebagai seorang warga negara yang menginginkan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Untuk sisi kedua dari manusia tersebut, konsep citizenship sangat berperan penting. Dalam pelaksanaan kehidupan di Indonesia, bila dibandingkan dengan kiblat demokrasi dan kapitalisme, yakni Amerika Serikat, pengetahuan akan konsep citizenship ini yang masih sangat kurang. Kekurangan yang ada akhirnya berujung pada pelaksanaan demokrasi yang tidak pada tempatnya. Tidak hanya pada elit, masyarakat awam juga begitu. Apa yang terjadi mengingatkan pada sebuah teori dalam ekonomi mengenai "Collective Action". Sebenarnya kelompok kapitalisme yang diwakili oleh pengusaha besar hanya kelompok kecil bila dibandingkan dengan kelompok lain yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Selain karena kekuatan modal yang dimiliki, kedigdayaan kelompok kapitalisme terjadi karena ketidakmampuan untuk mengumpulkan kelompok-kelompok lain yang dirugikan. Misalkan: karena si A atau B hanya merasa dirugikan sedikit akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengeluarkan suaranya. Akhirnya yang angkat suara hanya kelompok yang paling dirugikan saja, yang mana tentu jumlahnya lebih sedikit. Atau ini bisa terjadi karena si A dan B punya tujuan yang sama, tetapi sedikit berbeda dalam soal detail. Apapun itu, pada intinya mengumpulkan kelompok besar ini tentu jauh lebih sulit ketimbang kelompok kecil pengusaha. Dan ini semakin diperparah ketika tiap-tiap warga negara tidak mengerti hak-hak untuk memperjuangkan suaranya. Untuk itu, dalam kasus Indonesia, perlu kiranya memperdalam lagi pemahaman soal konsep citizenship yang sepertinya sudah mulai luntur. Bila di masa Orde Baru kita punya P4, di masa Orde Reformasi kita punya apa untuk menegaskan lagi pentingnya konsep citizenship? Dan perlu ditekankan, pelaksanaan pemahaman dilakukan jangan dengan pemaksaan. Namun ketika usulan itu diajukan, akan muncul lagi sanggahan "Susah untuk mikirin yang begituan. Cari makan saja susah." Ketika pendapat itu muncul, kita masuk pada apa yang diungkapkan Boediono dalam pidato guru besarnya. Jangan-jangan kita memang baru bisa masuk demokrasi ketika telah mencapai tingkat pendapatan kapita tertentu. Sampai itu terjadi, biarkan kapitalisme merajalela. Pendapat itupun juga sangat bisa diperdebatkan. Ketika tingkat ini telah dicapai, pertanyaan baru akan muncul. Ketika kapitalisme telah merajalela, bagaimana cara demokrasi lepas dari cengkramannya? Jangan-jangan kita sedang terjebak dalam sebuah lingkaran setan antara kapitalisme dan demokrasi. Kita membutuhkan seorang seperti Barack Obama untuk memutusnya. Atau bahkan mungkin kita butuh yang 100x lebih baik dari Barack Obama. Syahrir Research Maret 2008

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part III -- Kapitalisme vs Demokrasi Di Indonesia

(... Sambungan) Setali tiga uang, hubungan yang sama antara kapitalisme dan demokrasi terjadi di Indonesia. Selepas Orde Baru, demokrasi di Indonesia tumbuh dengan begitu pesat. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004 merupakan bukti nyata di mata internasional kesuksesan demokrasi di Indonesia. Di mata internasional, Indonesia adalah negara paling demokrasi di Asia Tenggara. Kendati kemajuan pesat demokrasi telah dicapai, tetapi dalam tataran pelaksanaan masih jauh api dari panggang. Memang untuk mencapai demokrasi yang sempurna adalah suatu utopia, tetapi gambaran kapitalisme yang menggerogoti demokrasi sangat nyata terjadi di Indonesia. Jeffrey Winters dalam bukunya Power in Motion menggambarkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi yang kehilangan hakikatnya karena tidak lagi merepresentasikan suara-suara rakyat, namun hanya merepresentasikan kelompok-kelompok yang tergabung dalam yang disebut Winters sebagai institusi ekonomi, baik lokal maupun internasional. Hubungan kapitalisme dan demokrasi ini terlihat dalam berbagai kasus yang terjadi belakangan di Indonesia. Salah satunya adalah keputusan DPR yang menyatakan bencana lumpur Lapindo adalah bencana alam, meski DPR menyatakan bahwa kewenangan tetap ada di tangan pemerintah. Apapun itu, keputusan DPR jelas memberikan pengaruh pada keputusan pemerintah dan persepsi yang muncul di publik. Keputusan DPR menegasikan banyak pendapat pakar yang menyatakan bencana ini bisa dicegah bila pelaksanaan pengeboran dilakukan dengan tepat. Selain itu, keputusan ini juga menegasikan kepentingan banyak masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Kemana keputusan ini menguntungkan, tentu kita semua tahu jawabnya. Sedikit ke belakang, kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan kemarin juga menunjukkan hal yang sama. Kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng atau penghapusan bea impor beberapa produk makanan menguntungkan pengusaha-pengusaha, sementara efeknya terhadap rakyat belum jelas. Lebih jauh, kemampuan demokrasi untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan juga tidak terlihat. Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, laporan World Bank menunjukkan pertumbuhan yang terjadi sejak Orde Reformasi lebih condong pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dan data pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang baru dirilis oleh BPS bulan ini mengamininya. Bila diperhatikan, tingkat pertumbuhan sebesar 6,3% (tertinggi sejak masa krisis), didorong oleh pertumbuhan yang pesat pada sektor pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, dan keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Melihat ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 didominasi oleh sektor-sektor tersier, yang ditopang oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor, telepon seluler, property, dan sektor keuangan. Kesemuanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Beberapa gambaran diatas menunjukkan betapa agresivitas kapitalisme tidak mampu diimbangi oleh pelaksanaan demokrasi di negara kita. Pencapaian demokrasi di Indonesia masih panjang, penuh rintangan, serta penuh onak dan duri. (Bersambung ...)

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part II -- Kapitalisme vs Demokrasi

(... Sambungan) Dalam menjelaskan hubungan antara kapitalisme dan demokrasi banyak pendapat yang menganggap bahwa antara kapitalisme dan demokrasi tidaklah compatible. Salah satunya yang sungguh menarik adalah bila kita menyimak analogi yang digunakan Robert Dahl mengenai keduanya. Robert Dahl menganalogikan kapitalisme dan demokrasi dengan dua orang yang diikat oleh sebuah pernikahan yang dipenuhi oleh konflik dan bisa bertahan hanya karena masing-masing pihak tidak ada yang ingin melepaskan diri satu sama lain. Lebih jauh, Robert Dahl menganggap kapitalisme memberikan efek yang buruk pada demokrasi. Sementara itu, ekonom liberal Lester C. Thurow melihatnya per definisi. Dia menganggap bahwa demokrasi dan kapitalisme memiliki perbedaan pandangan pada soal distribusi kekuasaan. Demokrasi percaya pada pentingnya distribusi kekuatan politik yang sama, atau populer dengan istilah "one man one vote", sementara kapitalisme percaya pada "survival of the fittest", dimana tugas dari ekonomi untuk men-drive out pemain yang tidak efisien dari gelanggang ekonomi alias pasar. Lester C. Thurow bahkan mengatakan bahwa kapitalisme cocok dengan perbudakan, dan demokrasi tentu tidak. Senada dengan Lester C. Thurow, R. C. Longworth (seorang koresponden Chicago Tribune) menyatakan bahwa demokrasi berlandaskan pada keadilan dan persamaan, sementara kapitalisme berprioritas pada ketidaksamaan return (imbal hasil), profit, dan efisiensi pada produksi serta distribusi. Sehingga keduanya tidak incompatible. Bila diperhatikan, apa yang diungkapkan mereka yang tidak setuju pada kecocokan antara kapitalisme dan demokrasi tidak salah. Apalagi melihat ada kasus China atau mungkin Rusia. Jadi, apakah kapitalisme dan demokrasi bisa disimpulkan "incompatible"? Jawabannya tidak. Bagi saya, pendapat terbaik muncul dalam buku Supercapitalism dari Robert Reich (mantan Secretary of Labor Amerika Serikat dan professor di Universitas of California at Berkeley) dimana meski dia tetap berada pada standpoint kapitalisme dan demokrasi adalah pasangan yang diciptakan di surga, tetapi dia mengakui ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hubungan keduanya. Dan dia menggambarkannya dengan sangat baik. Kapitalisme dan demokrasi diibaratkan ying dan yang. Kapitalisme bagai sisi hitamnya dan demokrasi menjadi sisi putihnya. Sejak dulu, tugas dari kapitalisme hanya satu, yakni memperbesar kue pie. Dan untuk mencapai itu, kapitalisme berperilaku sangat agresif dan tidak mengenal moral ataupun belas kasihan. Benar apa yang diungkapkan oleh Lester C. Thurow, dalam kapitalisme, hukum rimba yang berlaku. Jadi ketika banyak yang memprotes efek negatif kapitalisme pada ketimpangan pendapatan atau lingkungan, atau lebih jauh menuntut perusahaan-perusahaan untuk menerapkan semisal Corporate Social Responsibility (CSR), protes-protes itu tidak pada tempatnya. Karena memang bukan itu tugas dari kapitalisme. Di sini pentingnya peranan dari demokrasi. Sebagai sisi putih, tugas dari demokrasi adalah mengerem agresivitas dari kapitalisme. Dalam sistem politik demokrasi, tiap individu punya hak untuk menyuarakan kepentingannya, dan dalam hal ini termasuk misalkan kaum buruh, kelompok miskin, atau para pecinta lingkungan. Ketika demokrasi berjalan dengan semestinya, kelompok-kelompok ini bisa diakomodasi dalam proses politik yang ada, sedemikian hingga akan tercipta suatu regulasi atau kebijakan yang mampu meredam agresivitas kapitalisme. Ketika kapitalisme bertugas memperbesar kue pie, maka tugas dari demokrasi untuk membagi pie yang membesar tersebut menjadi sama rata. Namun yang terjadi sekarang, termasuk di Amerika Serikat (negara dengan sistem demokrasi terbaik), demokrasi dimana seharusnya tiap individu, tiap kelompok memiliki distribusi kekuatan yang sama tidak tercipta. Ada satu kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar, yakni para perusahaan besar - lambang dari kapitalisme. Demokrasi sebagai kekuatan putih tidak mampu menempatkan posisinya setara dengan kekuatan hitam kapitalisme. Akhirnya kapitalisme menggerogoti demokrasi, kapitalisme membunuh demokrasi dengan perlahan-lahan. Di poin inilah, kenapa akhirnya kadang otoritarianisme menjadi tampak lebih baik dibanding demokrasi. Padahal, di China misalnya, ternyata di balik kemajuan ekonomi yang dicapai, banyak sisi gelap yang muncul. Melihat itu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah bagaimana menempatkan demokrasi pada posisi yang setara dengan kapitalisme. Dengan begitu, keseimbangan ying dan yang akan tercipta dan semua kebaikan akan tercipta, persis seperti apa yang diungkapkan oleh falsafah kuno di China. Dan ini yang coba dilakukan Barack Obama dalam usahanya menduduki posisi tertinggi di Amerika Serikat. Lalu pertanyaannya, bagaimana di Indonesia? (Bersambung ...)

Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part I -- Pendahuluan

Fenomena Barack Obama dalam Pemilu AS menarik banyak perhatian bukan hanya di AS, tetapi juga di seluruh dunia. Tren kemenangan yang mengejutkan dan pidato yang penuh inspirasi dari Barack Obama menjadi berita utama dari berbagai media dunia. Namun di balik tren kemenangan yang mengejutkan dan pidatonya yang penuh inspirasi itu, ada satu isu penting muncul dalam misi yang dibawa oleh Barack Obama. Dalam setiap pidatonya, Barack Obama selalu mengungkapkan bagaimana posisi kontra-nya terhadap apa yang disebut dengan kaum "lobbyist". Dia menganggap kebijakan-kebijakan Washington - Gedung Putih - banyak dipengaruhi oleh "lobbyist", yang mewakili kepentingan segelintir perusahaan-perusahaan besar dan menegasikan banyak suara publik lainnya - suara dari masyarakat biasa. Dengan menekankan bahwa dana kampanyenya tidak ada yang berasal dari kaum "lobbyist", Barack Obama mencoba meyakinkan pemilih AS bahwa pada pemerintahannya nanti (jika dia jadi presiden), suara-suara publik yang akan berpengaruh terhadap kebijakannya, bukan hanya suara dari perusahaan-perusahaan besar. Apa yang coba diungkapkan oleh Barack Obama ini mengingatkan pada sebuah perdebatan lama, tetapi semakin relevan, yakni bagaimana hubungan antara kapitalisme dan demokrasi. Perusahaan besar merupakan lambang dari kapitalisme, sementara bagaimana suara publik didengarkan adalah gambaran dari demokrasi. Bagaimana hubungan antara keduanya? Apakah keduanya "incompatible", berbeda dengan keyakinan dan pandangan yang selama ini diangkat ke permukaan? Dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia? Pertanyaan tersebut akan coba dilihat dalam sebuah esai singkat ini. (Bersambung ...)