Democracy: Killing Me Softly (With Capitalism) ??? Part III -- Kapitalisme vs Demokrasi Di Indonesia

(... Sambungan) Setali tiga uang, hubungan yang sama antara kapitalisme dan demokrasi terjadi di Indonesia. Selepas Orde Baru, demokrasi di Indonesia tumbuh dengan begitu pesat. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004 merupakan bukti nyata di mata internasional kesuksesan demokrasi di Indonesia. Di mata internasional, Indonesia adalah negara paling demokrasi di Asia Tenggara. Kendati kemajuan pesat demokrasi telah dicapai, tetapi dalam tataran pelaksanaan masih jauh api dari panggang. Memang untuk mencapai demokrasi yang sempurna adalah suatu utopia, tetapi gambaran kapitalisme yang menggerogoti demokrasi sangat nyata terjadi di Indonesia. Jeffrey Winters dalam bukunya Power in Motion menggambarkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi yang kehilangan hakikatnya karena tidak lagi merepresentasikan suara-suara rakyat, namun hanya merepresentasikan kelompok-kelompok yang tergabung dalam yang disebut Winters sebagai institusi ekonomi, baik lokal maupun internasional. Hubungan kapitalisme dan demokrasi ini terlihat dalam berbagai kasus yang terjadi belakangan di Indonesia. Salah satunya adalah keputusan DPR yang menyatakan bencana lumpur Lapindo adalah bencana alam, meski DPR menyatakan bahwa kewenangan tetap ada di tangan pemerintah. Apapun itu, keputusan DPR jelas memberikan pengaruh pada keputusan pemerintah dan persepsi yang muncul di publik. Keputusan DPR menegasikan banyak pendapat pakar yang menyatakan bencana ini bisa dicegah bila pelaksanaan pengeboran dilakukan dengan tepat. Selain itu, keputusan ini juga menegasikan kepentingan banyak masyarakat Sidoarjo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Kemana keputusan ini menguntungkan, tentu kita semua tahu jawabnya. Sedikit ke belakang, kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis pangan kemarin juga menunjukkan hal yang sama. Kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak goreng atau penghapusan bea impor beberapa produk makanan menguntungkan pengusaha-pengusaha, sementara efeknya terhadap rakyat belum jelas. Lebih jauh, kemampuan demokrasi untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan juga tidak terlihat. Bila dibandingkan dengan masa Orde Baru, laporan World Bank menunjukkan pertumbuhan yang terjadi sejak Orde Reformasi lebih condong pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dan data pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang baru dirilis oleh BPS bulan ini mengamininya. Bila diperhatikan, tingkat pertumbuhan sebesar 6,3% (tertinggi sejak masa krisis), didorong oleh pertumbuhan yang pesat pada sektor pengangkutan dan komunikasi, konstruksi, dan keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Melihat ini, pertumbuhan ekonomi tahun 2007 didominasi oleh sektor-sektor tersier, yang ditopang oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor, telepon seluler, property, dan sektor keuangan. Kesemuanya banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Beberapa gambaran diatas menunjukkan betapa agresivitas kapitalisme tidak mampu diimbangi oleh pelaksanaan demokrasi di negara kita. Pencapaian demokrasi di Indonesia masih panjang, penuh rintangan, serta penuh onak dan duri. (Bersambung ...)