(... Sambungan) Dalam menjelaskan hubungan antara kapitalisme dan demokrasi banyak pendapat yang menganggap bahwa antara kapitalisme dan demokrasi tidaklah compatible. Salah satunya yang sungguh menarik adalah bila kita menyimak analogi yang digunakan Robert Dahl mengenai keduanya. Robert Dahl menganalogikan kapitalisme dan demokrasi dengan dua orang yang diikat oleh sebuah pernikahan yang dipenuhi oleh konflik dan bisa bertahan hanya karena masing-masing pihak tidak ada yang ingin melepaskan diri satu sama lain. Lebih jauh, Robert Dahl menganggap kapitalisme memberikan efek yang buruk pada demokrasi.
Sementara itu, ekonom liberal Lester C. Thurow melihatnya per definisi. Dia menganggap bahwa demokrasi dan kapitalisme memiliki perbedaan pandangan pada soal distribusi kekuasaan. Demokrasi percaya pada pentingnya distribusi kekuatan politik yang sama, atau populer dengan istilah "one man one vote", sementara kapitalisme percaya pada "survival of the fittest", dimana tugas dari ekonomi untuk men-drive out pemain yang tidak efisien dari gelanggang ekonomi alias pasar. Lester C. Thurow bahkan mengatakan bahwa kapitalisme cocok dengan perbudakan, dan demokrasi tentu tidak.
Senada dengan Lester C. Thurow, R. C. Longworth (seorang koresponden Chicago Tribune) menyatakan bahwa demokrasi berlandaskan pada keadilan dan persamaan, sementara kapitalisme berprioritas pada ketidaksamaan return (imbal hasil), profit, dan efisiensi pada produksi serta distribusi. Sehingga keduanya tidak incompatible.
Bila diperhatikan, apa yang diungkapkan mereka yang tidak setuju pada kecocokan antara kapitalisme dan demokrasi tidak salah. Apalagi melihat ada kasus China atau mungkin Rusia. Jadi, apakah kapitalisme dan demokrasi bisa disimpulkan "incompatible"?
Jawabannya tidak.
Bagi saya, pendapat terbaik muncul dalam buku Supercapitalism dari Robert Reich (mantan Secretary of Labor Amerika Serikat dan professor di Universitas of California at Berkeley) dimana meski dia tetap berada pada standpoint kapitalisme dan demokrasi adalah pasangan yang diciptakan di surga, tetapi dia mengakui ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam hubungan keduanya. Dan dia menggambarkannya dengan sangat baik. Kapitalisme dan demokrasi diibaratkan ying dan yang. Kapitalisme bagai sisi hitamnya dan demokrasi menjadi sisi putihnya.
Sejak dulu, tugas dari kapitalisme hanya satu, yakni memperbesar kue pie. Dan untuk mencapai itu, kapitalisme berperilaku sangat agresif dan tidak mengenal moral ataupun belas kasihan. Benar apa yang diungkapkan oleh Lester C. Thurow, dalam kapitalisme, hukum rimba yang berlaku. Jadi ketika banyak yang memprotes efek negatif kapitalisme pada ketimpangan pendapatan atau lingkungan, atau lebih jauh menuntut perusahaan-perusahaan untuk menerapkan semisal Corporate Social Responsibility (CSR), protes-protes itu tidak pada tempatnya. Karena memang bukan itu tugas dari kapitalisme.
Di sini pentingnya peranan dari demokrasi. Sebagai sisi putih, tugas dari demokrasi adalah mengerem agresivitas dari kapitalisme. Dalam sistem politik demokrasi, tiap individu punya hak untuk menyuarakan kepentingannya, dan dalam hal ini termasuk misalkan kaum buruh, kelompok miskin, atau para pecinta lingkungan. Ketika demokrasi berjalan dengan semestinya, kelompok-kelompok ini bisa diakomodasi dalam proses politik yang ada, sedemikian hingga akan tercipta suatu regulasi atau kebijakan yang mampu meredam agresivitas kapitalisme. Ketika kapitalisme bertugas memperbesar kue pie, maka tugas dari demokrasi untuk membagi pie yang membesar tersebut menjadi sama rata.
Namun yang terjadi sekarang, termasuk di Amerika Serikat (negara dengan sistem demokrasi terbaik), demokrasi dimana seharusnya tiap individu, tiap kelompok memiliki distribusi kekuatan yang sama tidak tercipta. Ada satu kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar, yakni para perusahaan besar - lambang dari kapitalisme. Demokrasi sebagai kekuatan putih tidak mampu menempatkan posisinya setara dengan kekuatan hitam kapitalisme. Akhirnya kapitalisme menggerogoti demokrasi, kapitalisme membunuh demokrasi dengan perlahan-lahan. Di poin inilah, kenapa akhirnya kadang otoritarianisme menjadi tampak lebih baik dibanding demokrasi. Padahal, di China misalnya, ternyata di balik kemajuan ekonomi yang dicapai, banyak sisi gelap yang muncul.
Melihat itu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah bagaimana menempatkan demokrasi pada posisi yang setara dengan kapitalisme. Dengan begitu, keseimbangan ying dan yang akan tercipta dan semua kebaikan akan tercipta, persis seperti apa yang diungkapkan oleh falsafah kuno di China. Dan ini yang coba dilakukan Barack Obama dalam usahanya menduduki posisi tertinggi di Amerika Serikat.
Lalu pertanyaannya, bagaimana di Indonesia? (Bersambung ...)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar